• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 2 Oktober 2014
Surya

Pajak Kos Harus Disosialisasikan

Kamis, 21 November 2013 19:38 WIB

SURYA Online, MALANG - Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bambang Satriya menyatakan setuju, dengan rencana penerapan pajak untuk rumah kos namun ia meminta Dispenda menyosialisasikan kebijakan tersebut ke masyarakat.

Dikatakannya, ada tiga hal yang harus diperhatikan saat mengeluatkan kebijakan baru. Pertama harus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), harus dilihat segi kemanfaatannya untuk masyarakat dan pemerintah. serta harus ada sosialisasi terkait kebijakan tersebut ke masyarakat.

"Perda untuk penerapan pajak kos-kosan sudah ada. Dari segi manfaat, penerapan pajak kos-kosan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dan yang terakhir, sosialisasinya gimana? Kalau masih ada pro dan kontra berarti belum menjangkau semua semua lapisan masyarakat," katanya, Kamis (21/11/2013).

Sebenarnya, perda yang mengatur pemungutan pajak kos-kosan memang sudah dikeluarkan sejak 2010. Tetapi, Dispenda tetap harus melakukan sosialisasi kebijakan itu ke masyarakat. "Kami belum mengambil tindakan, karena lihat dulu reaksi masyarakat. Kalau yang menolak bertambah banyak, baru akan kami adakan evaluasi," ujar politisi Golkar itu.

Kepala Dispenda Ade Herawanto, mengatakan perda yang mengatur pajak kos-kosan itu sudah disahkan sejak 2010 tetapi baru diterapkan 2013. Masa vakum tiga tahun itu, sudah dilakukan sosialisasi sekaligus kajian terkait penerapan kebijakan tersebut. "Kalau sekarang sosialisasi dan kajian, sifatnya untuk mengingatkan saja. Sebab sosialisasi sudah dilakukan, semenjak perda diberlakukan tiga tahun lalu," ujarnya.

Dijelaskannya, dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 pasal 3 ayat 3 huruf (d) menyebutkan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar dikenakan pajak. Untuk tarifnya sesuai dengan pasal 7 ayat 2 yaitu sebesar lima persen.

Selain itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, khususnya di ketentuan umum bab 1 pasal 1 ayat 21 disebutkan pajak hotel dipungut dari usaha hotel dan kamar kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. "Karena uang pajak tersebut kami jamin tidak akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok tertentu. Tapi dipergunakan untuk pembangunan dan kemamkuran masyarakat Kota Malang," ujarnya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Adi Agus Santoso
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
834412 articles 36 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas