MA Tolak Peninjauan Kembali Fathorrasjid

Melalui pengajuan Peninjauan Kembali (PK), upaya hukum mantan ketua DPRD Jatim ini ditolak Mahkamah Agung (MA).

SURYA Online, SURABAYA - Keinginan terpidana korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Pemprov Jatim, Fathorrasjid untuk membuktikan tak bersalah telah kandas. Melalui pengajuan Peninjauan Kembali (PK), upaya hukum mantan ketua DPRD Jatim ini ditolak Mahkamah Agung (MA).

Kepastian ditolaknya PK itu datang lewat salinan putusan PK yang sudah diterima Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Senin (7/10/2013).

Pada salinan putusan itu diuraikan, majelis hakim agung yang terdiri atas Hatta Ali (hakim ketua), Hamrat Hamid dan Surya Jaya, menyatakan menolak PK yang diajukan Fathorrasjid. Dalam amar putusan itu, PK Fathorrasjid ditolak hakim MA, karena tak terdapat novum dan juga tak terdapat kekhilafan nyata dari judex juris, sehingga putusan judex juris harus tetap dipertahankan.

Adapun Soedi Wibowo, Wakil Panitera/Sekretaris PN Surabaya, mengungkapkan, salinan putusan PK memang baru diterima. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirimkan salinan putusan itu kepada pihak berperkara. “Secepatnya kami beritahukan kepada yang bersangkutan, termasuk terpidana,” paparnya kepada wartawan, Senin (7/10/2013).

Terkait hal ini, kuasa hukum Fathorrasjid, Rahmad Santoso kepada wartawan menguraikan, pihaknya telah mendengar putusan MA tersebut. Sebenarnya, dia telah berupaya agar dapat segera membebaskan kliennya. "Namun PK itu telah ditolak. Tentu kami akan menerimanya karena upaya hukum telah berakhir," tegasnya.

Dia juga menambahkan, pihaknya akan segera mengabarkan putusan MA tersebut pada Fathorrasjid. "Kami akan memberitahu hal ini. Lagipula, Pak Fathor juga akan bebas pada Desember tahun ini," urainya.

Mulai 2011 lalu, Fathorrasjid berupaya keras untuk bebas dari hukuman, setelah dia menjalani hukuman lebih dari 75 persen dari masa hukuman 4 tahun penjara. Selain mengajukan PK, Fathor juga mengajukan pembebasan bersyarat (PB) ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk PB hingga kini belum jelas, sedangkan PKnya baru diputus beberapa bulan lalu dan salinannya diterima PN pada Senin (7/10/2013).

Fathorrasjid divonis bersalah dalam kasus korupsi dana P2SEM, yang disalurkan Pemprov Jatim 2008 lalu. Oleh MA, dia dijatuhi hukuman penjara 4 tahun plus denda Rp 100 juta. Kasus P2SEM sempat bikin heboh publik Jatim sejak diusut Kejati Jatim dan beberapa kejari di Jatim, sejak 2009 lalu.

Korupsi dana hibah senilai ratusan miliar ini ditengara melibatkan banyak pihak. Puluhan orang, terutama pihak penerima, menjadi pesakitan karena kasus ini. Untuk yang terbilang kakap, kejaksaan baru membuktikan keterlibatan dua anggota DPRD Jatim periode 2004-2009, yakni mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid dan anggota dewan dari Fraksi Golkar saat itu, Lambertus L Wayong.

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved