Kasus Sewa Lahan Golkar Sidoarjo

Golkar Jatim All Out Bela Warih Cs

DPD Partai Golkar Jatim all out membela empat pengurus DPD Partai Golkar Sidoarjo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jatim.

Golkar Jatim All Out Bela Warih Cs
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Warih Andono menujukkan dokumen pernyataan Imron Syukur terkait aset Partai Golkar, Selasa (17/9/2013).

SURYA Online, SIDOARJO - DPD Partai Golkar Jatim all out membela empat pengurus DPD Partai Golkar Sidoarjo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jatim dalam kasus dugaan penyewaan kantor partai untuk minimarket. Namun, partai berlambang pohon beringin itu masih menunggu proses hukum di Polres Sidoarjo dan Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo yang menggugat balik mantan Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Imron Syukur.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiharso, menjelaskan dalam kasus ini pengurus DPD Golkar, yaitu Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono, Sekretaris DPD Golkar Sidoarjo Margono, bendahara M Thoriqul Huda dan Wakil Ketua DPD Golkar Sidoarjo Eko Winarto tidak bersalah. "Mereka memanfaatkan gedung milik Golkar sendiri," ungkap Gesang, Selasa (17/9/2013).

Menurut Gesang, sejak tahun 1971 tanah yang terletak di Jl Ahmad Yani 17 seluas 584 m2 ditempati oleh Kantor Golkar. Diperkuat lagi tanggal 16 Oktober 2002, Imron Syukur menandatangani di atas materai disaksikan oleh 11 pengurus yang menyatakan jika lahan itu milik Partai Golkar.

Pernyataan itulah yang  dijadikan dasar Imron Syukur yang saat itu menjadi Ketua DPD Golkar Sidoarjo kemudian menyertifikatkan lahan itu. Adanya kasus itu, Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono dan pengurus lainnya melaporkan Imron Syukur penggelapan karena dianggap  membawa sertifikat partai ke Polda Jatim.

"Penyidik Polda Jatim seharusnya  melihat riwayat tanah yang ditempati Kantor Golkar. Penyidik jangan melihat sertifikat itu asli, tapi harusnya melihat timbulnya sertifikat itu sah atau tidak," paparnya.

Gesang justru mempertanyakan apakah Imron Syukur mempunyai akta waris, akta hibah atau jual beli sehingga sertifikat itu bisa terbit. Penyidik Polda Jatim juga harus  mengungkap bagaimana sertifikat tanah dan bangunan bisa terbit atas nama Imron Syukur.

"DPD Golkar Sidoarjo juga menggugat secara perdata Imron Syukur ke PN Sidoarjo, karena Imron Syukur atas kepemilikan Kantor Golkar Sidoarjo," jelas Gesang.

Menurut Gesang, yang berhak mengajukan kepemilikan sertifikat atas lahan itu adalah Partai Golkar. Karena menurut UU pokok agraria tahun 1960, orang yang berhak mengajukan sertifikat sudah menempati lahan itu 20 tahun. Golkar sudah menempati lahan itu selama 40 tahun.

"Ini sangat janggal karena tiba-tiba tahun 2004 muncul sertifikat nomer 911 di Desa Sidokumpul atas nama Imron Syukur. Padahal, sudah jelas-jelas ada surat pernyataan yang disaksikan 11 pengurus DPD Golkar Sidoarjo, Imron Syukur selaku Ketua DPD Golkar Sidoarjo menyatakan jika lahan dan bangunan itu milik Partai Golkar," tandas Gesang dengan nada tanya.

Gesang yang didampingi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Sabron Pasaribu mengaku pihaknya tidak main-main untuk mempertahankan aset Golkar. "Kami minta penyidik  profesional untuk mengusut asal muasal tanah dan bangunan milik Golkar itu," imbuh Sabron.

Halaman
12
Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help