Surya/

Pilgub Jatim

Boikot Pilgub, PPS Bakal Dipecat

“Kalau arahnya menggagalkan proses Pilgub, maka masuk ranah pidana,” terangnya,

SURYA Online, MALANG - Komisioner KPU Kota Malang bidang SDM dan Humas, Zainuddin mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), untuk menindaklanjuti ancaman boikot 42 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Malang.

Menurutnya, lima PPK sepakat melanjutkan proses Pilgub. Terkait boikot yang akan dilakukan 42 PPS, KPU akan melakukan kajian. Pihaknya berharap boikot tersebut tidak mengarah pada upaya menggagalkan proses Pilgub. “Kalau arahnya menggagalkan proses Pilgub, maka masuk ranah pidana,” terangnya, Kamis (1/8/2013).

Namun jika boikot tersebut mengarah pada tidak melakukan kewajibannya sebagai PPS, maka akan ada evaluasi. Jika memang dianggap melangar, PPS yang bersangkutan akan dipecat. "Tidak ada pilihan, jika mereka tidak mau melakukan pekerjaan PPS, KPU akan mengangkat petugas baru," katanya.

Lebih jauh Zainuddin menandaskan, anggaran pilwali dan pilgub jauh berbeda. Pilwali anggaran diatur langsung oleh KPU Kota Malang, sementara dalam Pilgub KPU Kota hanya menjalankan aturan dari KPU Jatim. “Bukan kami yang mengatur anggaran, kami hanya melakukan ketetapan dari KPU Jawa Timur," pungkasnya.

Penulis: David Yohanes
Editor: Adi Agus Santoso
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help