• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 19 April 2014
Surya

PPS Ancam Boikot Pilgub Jatim

Jumat, 26 Juli 2013 20:15 WIB

SURYA Online, MALANG - Sebanyak 42 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh Malang Raya, menuntut revisi anggaran yang dialokasikan KPU untuk Pilgub jika tidak mereka akan melakukan boikot.

Juru bicara PPS Amir Mukminin, mengatakan saat Pilwali Malang pada Mei lalu,  PPS mendapat gaji sebesar Rp 600 ribu/bulan. Namun untuk Pilgub, gaji mereka justru cuma Rp 350 ribu/bulan. "Beban kami sama, tapi gaji malah diturunkan nyaris separuhnya. Ini menurut kami tidak adil,” tuturnya, Jumat (26/7/2013).

Amir menguraikan, saat Pilwali anggaran alat tulis kertas (ATK) dianggarkan Rp 300 ribu, tapi dalam Pilgub cuma Rp 10 ribu. Padahal PPS masih harus menanggung tugas administrasi membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, mereka menilai banyak kejanggalan sejak dilantik Februari lalu. Seperti banyak kegiatan yang tidak sinkron dengan pembiayaan. Anggaran yang sudah diplot ternyata turun dengan jumlah yang lebih lebih kecil. “Ada anggaran yang dipotong dari jumlah seharusnya. Padahal kegiatan tersebut dikerjakan seperti perencanaan,” tambahnya.

Yang semakin membuat PPS mangkel adalah, honor untuk PPK Pilgub justru naik Rp 250.000. Saat Pilwali Ketua PPK mendapat honor Rp 1.250.000/bulan dan anggotanya Rp 1 juta/bulan. Kini saat pelaksanaan Pilgub, Ketua PPK mendapat honor Rp 1,5 juta/bulan dan anggotanya Rp 1,250 juta/bulan.

Keanehan lain yang dirasakan Amir dan kawan-kawan, ada anggaran untuk melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) terkait tugas di lapangan. Termasuk di dalamnya memberikan pedoman bagi KPPS saat di TPS. Namun sejak dibentuk hingga sekarang, mereka tidak pernah diikutkan Bimtek. "Kami ingin tahu, apakah perubahan anggaran tersebut memang kebijakan KPU Jawa Timur atau kebijakan KPU Kota Malang,” tegasnya.

Menanggapi buntunya hasil pertemuan antara PPS dengan KPU Kota Malang, Kamis (26/7/2013) kemarin, Amir mengatakan mereka memberikan tenggat waktu kepada KPU hingga 2 Agustus mendatang. "Kami buat surat pernyataan, dan jika sampai deadline tidak ada jawaban memuaskan, kami akan boikot pelaksanaan Pilgub Jatim," ucapnya.

Penulis: David Yohanes
Editor: Adi Agus Santoso
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
678162 articles 36 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas