Pilgub Jatim

Honor PPS Ditentukan KPU Provinsi

“Kalau benar ada boikot, maka pembentukan KPPS juga terancam,” ujarnya,

SURYA Online, MALANG - Komisioner KPUD Kota Malang bidang SDM dan Humas, Zainuddin membenarkan rencana boikot 42 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Malang.

Ancaman tersebut, terkait anggaran yang dianggap timpang antara Pemilihan Walikota (Pilwali) dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. KPU menganggap, ancaman tersebut serius karena bisa menggagalkan pembentukan KPPS yang seharusnya dimulai 2 Agustus. “Kalau benar ada boikot, maka pembentukan KPPS juga terancam,” ujarnya, Jumat (26/7/2013).

Zainuddin menerangkan, anggaran Pilwali berasal dari APBD Kota Malang dan penyusunannya dilakukan oleh KPU. Sedangkan Pilgub anggarannya dari APBD provinsi, dan alokasinya diatur oleh KPU Jawa Timur. KPU Kota Malang hanya melaksanakan berdasar ketetapan yang dibuat KPU Provinsi.

Zainuddin berjanji, akan menyampaikan perkembangan di Kota Malang ke KPU provinsi. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah diatur oleh KPU provinsi, kami hanya melaksanakan saja,” pungkasnya.

Penulis: David Yohanes
Editor: Adi Agus Santoso
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help