Sabtu, 22 November 2014
Surya

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dilaporkan ke Kejaksaan

Minggu, 23 Juni 2013 18:23 WIB

SURYAOnline, JEMBER - Lembaga Swadaya Masyarakat Government Corruption Watch (GCW) Jember melaporkan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2012 ke kantor Kejaksaan Negeri Jember.

Koordinator GCW, Andhy Sungkono mengatakan ada indikasi penyelewengan dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu.

Di tahun 2012, Kabupaten Jember mendapat DBHCHT sebesar Rp 17 miliar. Dana itu lebih besar dibandingkan tahun 2011 tang mencapai Rp 11 miliar. Sedangkan di tahun 2010, Jember mendapat Rp 9 miliar.

Menurut Andhy, dana itu disebar ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ada enam SKPD yang mendapatkan dana itu yakni Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Dinas Kesehatan, Kantor lIngkungan Hidup, Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Ada indikasi mark up, juga penggunaan dana tidak sesuai peruntukkannya," ujar Andhy, Minggu (23/6/2013).

Ia mencontohkan, DBHCHT tahun 2012 sekitar Rp 1,8 miliar yang diterima Dinas Kesehatan. Menurutnya dana itu digunakan untuk Polindes. "Polindes yang mana terus untuk apa," imbuhnya.

Dia mencontohkan lagi, tahun 2012 lalu, Disbunhut Jember mendapat kucuran dana bagi hasil sebesar Rp 5,2 miliar. Dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Disbunhut Jember 2012 lalu ada beberapa dugaan penyimpangan dari dana total yang diterima.

Selain itu, kata dia, alokasi DBHCHT untuk Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan sebesar Rp 1,7 miliar. Dana itu, katanya, di laporan untuk Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat. Mirip dengan Dinas Kesehatan, lanjutnya, peruntukan dana di dinas ini tidak sesuai peruntukkannya.

Kepala Dinas Kesehatan Jember Bambang Suwartono kepada Surya mengatakan, dana bagi hasil cukai tembakau itu telah digunakan sesuai peruntukkannya. "Tidak hanya untuk orang yang terkena TBC atau paru-paru, tetapi juga untuk kesehatan ibu hamil, mulai tingkat bawah seperti Polindes," ujar Bambang.

Ia mengaku lupa berapa jumlah dana bagi hasil tembakau yang diterima dinasnya. Hanya saja, penggunaan dana itu sudah ia sampaikan kepada jaksa Kejari Jember. Ia sudah memberikan keterangan kepada jaksa penyelidiki kasus itu.

"Saya sudah dimintai keterangan dan sudah saya sampaikan semua kepada jaksa. Yang pasti, penggunaan dana itu sudah sesuai dan benar," tegas Bambang.

Sementara pihak Kejari Jember masih terus mengumpulkan data dan keterangan terkait laporan GCW itu.
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Satwika Rumeksa

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas