Rabu, 2 September 2015

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dilaporkan ke Kejaksaan

Minggu, 23 Juni 2013 18:23

Koordinator GCW, Andhy Sungkono mengatakan ada indikasi penyelewengan dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu.

Di tahun 2012, Kabupaten Jember mendapat DBHCHT sebesar Rp 17 miliar. Dana itu lebih besar dibandingkan tahun 2011 tang mencapai Rp 11 miliar. Sedangkan di tahun 2010, Jember mendapat Rp 9 miliar.

Menurut Andhy, dana itu disebar ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ada enam SKPD yang mendapatkan dana itu yakni Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Dinas Kesehatan, Kantor lIngkungan Hidup, Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Ada indikasi mark up, juga penggunaan dana tidak sesuai peruntukkannya," ujar Andhy, Minggu (23/6/2013).

Ia mencontohkan, DBHCHT tahun 2012 sekitar Rp 1,8 miliar yang diterima Dinas Kesehatan. Menurutnya dana itu digunakan untuk Polindes. "Polindes yang mana terus untuk apa," imbuhnya.

Dia mencontohkan lagi, tahun 2012 lalu, Disbunhut Jember mendapat kucuran dana bagi hasil sebesar Rp 5,2 miliar. Dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Disbunhut Jember 2012 lalu ada beberapa dugaan penyimpangan dari dana total yang diterima.

Selain itu, kata dia, alokasi DBHCHT untuk Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan sebesar Rp 1,7 miliar. Dana itu, katanya, di laporan untuk Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat. Mirip dengan Dinas Kesehatan, lanjutnya, peruntukan dana di dinas ini tidak sesuai peruntukkannya.

Halaman12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Satwika Rumeksa
KOMENTAR
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas