A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Pemkab Dinilai Intervensi Pilkades Ngoro - Surya
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 Juli 2014
Surya

Pemkab Dinilai Intervensi Pilkades Ngoro

Jumat, 7 Juni 2013 15:24 WIB
SURYA Online, MOJOKERTO - Warga, BPD, dan Panitia Pilkades Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Ngoro, bersikukuh bahwa surat Sekda itu adalah bentuk intervensi Pemkab. Pilkades yang seharusnya menjadi pesta demokrasi warga desa ditunda dengan terbitnya surat Pemkab yang tiba-tiba sampai di desa setempat.

Sekertaris BPD Desa Tanjangrono Catur Kusumaning Luhur menegaskan bahwa panitia telah bahu membahu hingga sudah sampai pada persiapan Pilkades 85 persen. "Kami tinggal mengagendakan ikrar damai calon. Ada keinginan Pemkab yang tak rela calon kades incumbent gugur," ungkapnya.

Panitia saat ini sudah menetapkan bahwa Pilkades hanya diikuti Suhatmoko sebagai calon tunggal. Panitia menetapkan tata tertib pencalonan. Kades yang tengah menjabat dilarang mencalonkan diri. Kecuali, lima bulan sebelum habis masa jabatannya mengajukan pengunduran diri.

"Selain itu, Kades Damun (incumbent) harus menyampaikan LPj dulu ke kami. Lha ini tak dilakukan. Panitia sepakat tak meloloskan kades yang satu periode menjabat. Kami telah habis Rp 87 juta," urai Catur.

Mereka ditemui Ketua Komisi A Kusairin dan beberapa anggota komisi. Kusairin menegaskan akan memanggil camat dan meminta klarifikasi Sekda. "Namun, semua harus berjalan sesuai aturan. Harus mengacu pada Perbup soal Pilkades dan Perbup tentang kepala desa. Masalah ini akan kita dudukkan bersama Pemkab. Apalagi Pilkades memiliki potensi konflik sosial lebih tinggi," kata Kusairin.

Sementara itu Kabag Hukum Bambang Purwanto menegaskan bahwa sesuai Perbupup No 10 Tahun 2007 tentang petunjuk Pilkades dan Perda 10 Tahun 2006 tentang Kades, tak melarang Kades mencalonklan diri kembali. Kecuali kades ini bertatus terpidana atau sudah dua kali menjabat.

"Jadi harus didudukkan agar semua proses Pilkades berjalan sesuai aturan. Tak ada intervensi dari kami. Apalagi ingin meloloskan salah satu calon. Ini hanya dalam rangka mengembalikan aturan main," kata Bambang.
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Satwika Rumeksa
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas