Sabtu, 28 Februari 2015

Kalangan Notaris Sesalkan Putusan MK

Kamis, 30 Mei 2013 17:38 WIB

Ketua umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuani di Jakarta Kamis  (30/5/2013) mengatakan pihaknya menyesalkan keputusan itu terutama karena MK juga tidak melibatkan para notaris dalam pengambilan keputusan.

"Kami tidak ada maksud untuk menentang atau menolak keputusan MK, kami hanya menyesalkan karena tidak dilibatkan dalam proses. Padahal kami user-nya (pengguna), bahkan tahu juga tidak. Ternyata, kasus sudah berjalan setahun lalu sejak Mei 2012 dan diputus kemarin (28/5/2013)," katanya.

Melaui putusan tersebut, tambahnya, majelis hakim MK telah menghapus isi pasal 66 UU Jabatan Notaris dimana maksud dalam materi itu mengatur kalau pemanggilan notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapat izin dari majelis pengawas daerah (MPD).

"Padahal majelis ini perpanjangan tangan negara (KemenkumHam) dalam rangka pembinaan, pengawasan notaris. Itu tugas pokoknya," katanya.

Menurut Adrian, tugas MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya tersebut.

"Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, diuji dulu di MPD. Tapi kalau dihapus ya ini jadi persoalan, karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis," ujarnya.

Firdhonal, anggota Ikatan Notaris Indonesia, juga senada dengan menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris.

Halaman123
Editor: Heru Pramono
Sumber: Antara
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas