• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Surya

Pilkada Lumajang Dituding Cacat Hukum

Selasa, 28 Mei 2013 17:29 WIB
SURYA Online, SURABAYA – Pilkada Kabupaten Lumajang yang digelar Rabu (29/5/2013) besok, dituding cacat hukum. Tudingan tersebut dilontarkan Abdul Syukur SH, tim kuasa hukum Cabup-cawabup Usman Efendi-Ahmad Jauhari (NU) yang pencalonannya lewat PKB dibatalkan oleh KPU dan diganti dengan pasangan Ali Mudhori-Samsul Hadi (ASA).

Menurut Syukur, gelaran Pilkada Lumajang cacat hukum karena salah satu pasangan yang disahkan KPUD Lumajang, yakni pasangan ASA yang diusung PKB pencalonannya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya melalui putusan Nomor 58/G.PTUN/SBY/2013 dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 210 k 2013, atas gugatan dari pasangan yang sebelumnya dibatalkan oleh KPUD Lumajang, yaitu pasangan NU.

“Meski belum inkracht, putusan PTUN dan MA tersebut tetap harus dilaksanakan. Seperti kasus yang terjadi dalam Pilkada Bangkalan dan Batu,” tegasnya, Selasa (28/5/2013), di Surabaya.

Jika besok KPUD Lumajang tetap menggelar Pilkada, maka hasilnya, kata Syukur dipastikan cacat hukum. Karena Pilkada diikuti oleh calon yang dibatalkan oleh hukum. Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPU selaku penyelenggara pemilu, apakah akan mematuhi putusan hukum tersebut atau tetap melanggarnya.  

Untuk itu, kalau Pilkada tetap dilangsungkan, kami segera mendaftarkan gugatan ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil pilkada tersebut. ”Kami minta MK membatalkan hasil Pilkada Lumajang besok dan minta segera digelar Pilkada ulang dengan memasukkan pasangan NU sebagai pasangan Cabup-cawabup Lumajang,” tandas Syukur.

Usman Efendi, Bacabup yang dibatalkan, menambahkan, karena pelaksanaan Pilkada Lumajang cacat hukum, maka siapapun pasangan yang menang dalam kostestasi lima tahunan tersebut harus dibatalkan dan digelar Pilkada ulang dengan memasukkan pasangan NU.

“Sebagai konsekuensinya, sebelum digelar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 27 Agustus 2013 nanti, Pilkada ulang harus sudah digelar oleh KPUD Lumajang,” terang Usman, didampingi Sekretaris DPC PKB Lumajang, Muhammad Sukrillah.

Dikonfirmasi hal itu, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad memilih bungkam. Hal yang sama dilakukan Komisioner KPU Jatim Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi Agung Nugroho. Keduanya tak mau merespons konfirmasi, baik lewat telepon dan pesan singkat.
Penulis: Mujib Anwar
Editor: Parmin
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
596172 articles 36 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas