Pengurus Diganti Mendadak, DPD APKLI Surabaya Bergolak

SURYA Online, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah  Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPD APKLI) Surabaya bergejolak. Ini setelah munculnya surat DPP APKLI yang memecat secara sepihak  Deky Sugeng sebagai ketua DPD APKLI Surabaya.

Dalam surat DPP APKLI no:273.3/KPTS/DPP-APKLI/2013 yang ditandatangani Ketua DPP APKLI dr Ali Mahsun  memutuskan mencabut dan membatalkan SK pengesahan susunan pengurus DPD APKLI Surabaya yang diketuai Deky Sugeng dengan anggota lebih dari 10.000 PKL. Selanjutnya DPP membentuk susunan pengurus caretaker DPD APKLI Surabaya dengan ketua Rumiyati.

"Saya sendiri heran dengan adanya surat DPP yang melengserkan saya dari ketua DPD APKLI Surabaya. Alasannya  tidak jelas yakni karena roda organisasi APKLI Surabaya dinilai tak jalan," kata Deky, Kamis (16/5/20134).

Tudingan DPP APKLI tersebut, ungkap Deky,  tidak benar dan mengada-ngada. Karena selama dibawah kepemimpinannya  roda organisasi APKLI Surabaya berjalan dengan baik. Buktinya, berhasil melakukan musda hingga pelantikan, melakukan kegiatan buka bersama dengan Gubernur Jatim, Raker APKLI, dapat bantuan tenda, bantuan gerobak dorong, pelatihan wirausaha.

 Rencananya seminar di kampus Widya Mandala pada 18 Mei ini yang berantakan karena adanya surat pergantian pengurus tersebut.

Sejumlah upaya mencari kejelasan sebenarnya sudah dilakukan dengan berusaha menghubungi ketua DPP APKLI Ali Mahsun untuk melakukan klarifikasi.

"Nyatanya, beberapa kali kami hubungi via telepon namun hingga sekarang tak pernah dijawab olehnya," ujar Deky.

Untuk itu, menurut Deky, langkah yang diambil dengan mendapatkan dukungan dari mantan sekretaris DPW APKLI Jatim Imam Mustaqim.

Mantan Sekretaris DPW APKLI Jatim, Imam Mustaqim, sejak DPP APKLI dipegang dr Ali Mahsun banyak kebijakan yang nyeleneh. Di antaranya  adalah dirinya yang hingga sekarang posisinya diambangkan sehingga tak jelas di DPW Jatim.

"Kami meminta agar APKLI tetap memperjuangkan nasib pedagang kali lima dan jangan dicampurkan adukan dengan kepentingan lain seperti kepentingan politik menjelang Pemilu," tutur Imam.