Miliaran Anggaran Jamkesda Nyantol

SURYA Online, SURABAYA - Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) terus kelimpungan. Pasalnya, sampai bulan April  anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Jatim belum juga turun.

Ironisnya lagi, hingga saat ini juga belum ada kejelasan klaim jamkesda yang diajukan rumah sakit pada Dinas Kesehatan Jatim bakal cair. Padahal anggaran Jamkesda ini sangat dibutuhkan rumah sakit untuk  menunjang pelayanan kesehatan  gratis bagi warga miskin yang tidak masuk dalam kuota jamkesmas.

Kepala Instalasi Kerjasama Pembiayaan Kesehatan RSU dr Soetomo drg Ratna Kusuma Wardhana mengatakan, pihaknya setiap bulan mengajukan klaim jamkesda sebesar Rp 1 miliar yang biasanya cair pada bulan berikutnya. Namun, sepanjang empat bulan terakhir tahun 2013 ini, klaim yang diajukan belum ada yang cair.

 “Kalau tidak segera dibayar bisa mengganggu operasional rumah sakit. Seperti membayar obat, dokter, dan biaya operasional lainnya,” ujarnya, kepada wartawan, Rabu (1/5/2013).

Kondisi yang sama juga dialami RSJ Menur, meski klaim jamkesdanya tidak besar, hanya  sekitar Rp 315 juta dari Januari hingga Maret. Sedangkan untuk tagihan April belum diajukan.

Direktur RSJ Menur dr Adi Wirachjanto menjelaskan, meski jumlahnya kecil namun membawa pengaruh terhadap kelangsungan pelayanan rumah sakit yang dipimpinnya.

“Sebenarnya  jamkesda ini bukannya sepenuhnya di Dinas Kesehatan Jatim. Namun  juga sebagian pada Dinas Kesehatan daerah. Jika tak segera cair, tentu berpengaruh terhadap kinerja layanan di sini,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Harsono mengakui, jika anggaran Jamkesda belum bisa dicairkan. Ini terjadi karena pihaknya masih menunggu Biro Hukum menuntaskan revisi Pergub Nomor 12 tahun 2012 tentang Pelayanan jamkesda.

 “Kami belum bisa memastikan kapan tuntasnya revisi karena semuanya ada pada biro hukum. Tentunya kami belum bisa mencairkan anggaran jamkesda untuk rumah sakit karena belum ada dasar hukumnya. Yang pasti dalam waktu dekat akan cair,” jelas mantan Bupati Ngawi dua kali periode ini.

Selain itu, persoalan lain, lanjut Harsono adalah belum tuntasnya verifikasi masyarakat penerima jamkesmas. Jika  verifikasi tuntas, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi penerima Jamkesda. Verifikasi harus tuntas dulu dan diperkirakan baru bulan Juni nanti rampung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui jumlah pasti penerima jamkesda.

 “Kami telah menyiapkan anggaran untuk jamkesda sebesar Rp 4, 2 miliar per bulan. Anggaran itu untuk pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit yang menerima pasien jamkesda. Kalau belum cair, kami berharap memakai anggaran sendiri, karena rumah sakit masih memiliki anggaran tersendiri. Dengan begitu, meski belum cair, tidak akan banyak berpengaruh terhadap pelayanan di rumah sakit,” katanya.