Jumat, 19 Desember 2014
Surya

Pengacara Korban Tawarkan Solusi ke BRI

Senin, 29 April 2013 17:46 WIB

SURYA Online, MALANG - Kuasa hukum 125 kostumer Graha Dewata, Gunadi Handoko, Senin (29/4/2013) mendatangi Kantor BRI Malang Jalan Kawi. Gunadi bersama Direktur Eksekutif Lingkar Studi Wacana (LSW) Indonesia, Abdul Aziz ingin mempertanyakan solusi Graha Dewata ke BRI. Sebab BRI merupakan pihak yang mengeluarkan kredit angsuran Perumahan Graha Dewata.

Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup di lantai dua, di ruangan Kepala BRI Malang Kawi, Selaiman Tahe. Sulaiman didampingi kuasa hukum BRI, Wahyudi Dewantara dari Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

“Intinya kami menawarkan win win solution kepada pihak BRI. Bagaimana pun BRI adalah satu di antara pihak yang bertanggung jawab,” ujar Gunadi, usai pertemuan.

Gunadi menjelaskan, selama konsumen mencicil rumah tersebut, sertifikat ada di BRI sebagai jaminan. Seharusnya setelah cicilan tersebut lunas, sertifikat diserahkan ke pembeli. Namun, ternyata sebelum cicilan lunas, sertifikat tersebut sudah keluar dari BRI dan digadaikan ke pihak ke-3.

Gunadi menambahkan, solusi yang ditawarkan ke dengan memotong jaminan Putu yang ada di BRI. Jaminan yang dimasukkan Putu sebesar Rp 25 miliar. Dari jumlah tersebut cukup dipotong Rp 5 miliar untuk mengurus 125 sertifikat konsumen yang ditipu oleh Putu.

“Dalam perhitungan kami, butuh antara Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar untuk mengurus 125 sertifikat tersebut. Uang tersebut cukup dipotongkan dari jaminan Putu,” ujarnya.

Masih menurut Gunadi, pihak BRI sempat keberatan karena urusan dengan Putu belum selesai. Namun, bagi Gunadi urusan BRI dengan Putu dan BRI dengan para pembeli Graha Dewata tidak bisa dicampurkan. Solusi yang ditawarkan dianggap paling baik, dari pada membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

BRI akan rugi karena namanya semakin tercoreng sebagai lembaga perbankan yang tidak bisa dipercaya. Jika kasus terebut bergulir ke ranah hukum, maka harus ada tersangka baru selain Putu. Gunadi menyebut pihak yang bertanggung jawan adalah pengembang, notaris yang mengeluarkan sertifikat dan hak menjual, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BRI.

“Dari pihak pengembang sudah dijadikan tersangka. Kalau tawaran kami ditolak, harus ada tersangka di antara tiga lembaga Notaris, BPN, BRI,” tegasnya.

Sementara pihak BRI yang dikonfirmasi enggan memberi keterangan. Legal Officer BRI Kawi Malang, Andi Andeska mengakatan, harus ada persetujuan dari pimpinan sebelum memberikan keterangan kepada media. Andi berjanji dalam waktu dekat akan ada keterangan resmi terkait kasus Graha Dewata.

“Nanti rekan-rekan kami undang untuk konferensi pers secara resmi terkait kasus tersebut,” pungkasnya
Penulis: David Yohanes
Editor: Parmin

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas