Kamis, 18 Desember 2014
Surya

Dituding Asal Tangkap, BNNP Jatim Dilaporkan ke Presiden

Kamis, 14 Maret 2013 21:18 WIB

SURYA Online, SURABAYA – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur bakal dilaporkan ke BNN Pusat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penangkapan terhadap Siti Nurana (25) warga Jl Babatan Pratama, Surabaya.

Alasannya, penangkapan terhadap ibu rumah tangga ini dianggap tidak prosedural dan tanpa dasar. Tak tanggung-tanggung, sudah dua kali ibu yang sedang hamil tiga bulan itu ditangkap tanpa dasar yang jelas oleh petugas BNNP Jatim.

”Tindakan sewenang-wenang BNNP Jatim ini bakal kita laporkan ke BNN Pusat dan Presiden,” ujar pengacara Siti Nurana, Muara Harianja, kepada Surya.co.id, Kamis (14/3/2013).

Diceritakan, penangkapan pertama terhadap Ana, panggilan Siti Nurana, dilakukan petugas BNNP Jatim pada 4 Februari 2013 lalu di rumahnya, di Babatan Pratama.

Saat itu, petugas BNN mengaku sedang mencari Joko Sudarno, suami Ana yang katanya sebagai bandar besar narkoba. Ketika datang, petugas tidak menemukan Joko karena sedang tidak di rumah. Kemudian, petugas menggeledah seisi rumah Joko.

”Dalam penggeledahan, petugas juga tidak menemukan narkoba seperti yang dituduhkan. Tapi anehnya, Ana dan anaknya yang berusia tujuh tahun dibawa oleh petugas BNN dengan tuduhan kasus narkotika serta pencucian uang. Kemudian Ana dititipkan ke Polda Jatim untuk ditahan di sana,” ungkap Muara.

Selain menangkap Ana, dari rumah tersebut petugas BNNP juga mengamankan sebuah mobil BMW jenis X3 bernopol L 500 RM, sebuah mobil Hyundai, sepeda motor Supra : 6029 WJ, dua rekening BCA berisi tabungan senilai Rp 6,9 miliar, dua buah sertifikat tanah, uang tunai Rp 3,5 juta, dua ponsel, sebuah blackberry, dan sebuah tablet Samsung Galaxy.

Tak terima dengan perlakuan ini, Ana melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan gugatan Pra-Peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 25 Ferbruari 2013 lalu. Dan pada Rabu (13/3/2013), PN Surabaya mengabulkan permohonan Pra-Peradilan tersebut melalui surat bernomor : Pra No : 09/Pid.Praper/2013 PN Surabaya.

Dalam putusannya, PN menyatakan bahwa tindakan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan termohon yang dalam hal ini BNNP Jatim tidak sah. PN Surabaya juga memerintahkan termohon untuk membebaskan pemohon dari rumah tahanan Polda Jatim, serta memerintahkan termohon untuk segera menyerahkan kembali barang yang disita kepada pemohon.

“Tapi, putusan pengadilan itu seperti tidak ada gunanya. Pada Rabu malam Ana hanya dibebaskan sesaat. Bahkan belum sampai keluar dari kompleks Polda Jatim sudah ditangkap lagi oleh petugas BNNP Jatim,” ungkap pengacara yang juga menjabat sebagai Pjs Ketua Granat Jawa Timur ini.

“Anehnya, penangkapan kedua ini tanpa ada dasarnya. Klien kami dituduh melakukan kejahatan apa dan kenapa ditahan lagi juga tidak jelas? Termasuk barang-barangnya disita lagi juga tanpa ada alasan,” sambungnya.

Ana kemudian dibawa ke kantor BNNP Jatim oleh petugas. Kemudian, pada Kamis (14/3/2013) pagi, Muara mendatangi kantor BNNP di Ngagel Surabaya untuk menemui kliennya dan meminta penjelasan kepada Kepala BNNP Jatim Brigjend Pol Drs Iwan A Ibrahim. Sayangnya, Kepala BNN Jatim sedang tidak ada di tempat.

Hingga berita ini diturunkan, Kamis malam (14/3/2013), Iwan A Ibrahim tidak dapat dihubungi. Saat Surya.co.id mengonfirmasi terkait peristiawa itu, nomor ponsel Iwan A Ibrahim tidak aktif.
Penulis: M Taufik
Editor: Parmin

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas