• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 17 September 2014
Surya

206 PPL Dibekali Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu

Selasa, 5 Februari 2013 14:01 WIB
206 PPL Dibekali Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu
DIBEKALI - Sebanyak 206 Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) diberi bekal bimbingan teknis oleh anggota Panwaslu Kabupaten Madiun di Asrama Haji, Kota Madiun, Selasa (5/2/2013).
SURYA Online, MADIUN - Sebanyak 206 Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) diberi bimbingan teknis oleh anggota Panwaslu Kabupaten Madiun di Asrama Haji Kota Madiun, Selasa (5/2/2013).

Rata-rata mereka diberikan gambaran mengenai tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), pemutakhiran data pemilih, penindakan temuan Pilkada, pembentukan karakter masing-masing PPL serta melaksanakan simulasi dengan alat peraga.

Sekretaris Panwaslu Kabupaten Madiun, Lilik Supriyadi mengatakan jika sampai saat ini, pihaknya hanya melantik 206 PPL. Asumsinya 1 desa 1 PPL. Padahal idealnya sesuai undang-undang 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 PPL. Namun, karena anggaran untuk Panwaslu hanya Rp 2,150 miliar dalam putaran pertama termasuk gaji PPL Rp 750.000 per bulan per orang, maka 1 PPL per desa itu akan diusahakan bekerja maksimal.

"Kami harap setelah pembekalan hari ini mereka sudah siap bekerja di lapangan. Jika menemui kendala di lapangan bisa meminta bantuan 3 anggota Panwascam agar bekerjanya sinergi sambil mengurangi kekurangan PPL karena kami hanya mendapatkan dana segitu (Rp 2,150 miliar)," terangnya kepada Surya, Selasa (5/2/2013).

Namun demikian, kata Supriyadi dari 206 orang PPL itu, hanya seorang PPL yang ijin pulang karena ada keluarganya yang meninggal. Saat dicek Panwascam di Kebonsari memang benar ada keluarganya yang meninggal.

"Bagi kami honor PPL itu cukup, karena mereka akan diberi lagi khusus untuk anggaran foto kopi blangko dan berkas lainnya," imbuhnya.
Sedangkan mengenai pelantikan PPL dan Panwas itu, pihaknya mempersiapkan untuk Pilkada Kabupaten Madiun, Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Kalau tetap gak ada pos tambahan dari Bawaslu propinsi, maka mereka (PPL dan Panwascam) akan ditetapkan kembali utuk 3 proses pemilihan usai Pilbup Madiun," tegasnya.

Sementara, Ketua Devisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Madiun, Katimun menegaskan jika 1 desa 1 PPL itu sangat tidak ideal. Pasalnya, sebagian besar desa di Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, dan Kebonsari masih memiliki cukup banyak TPS yang terpisah-pisah.

Oleh karenanya, pihaknya juga melaksanakan pengiritan anggaran yakni melaksanakan pelatihan dan bimbingan yang seharusnya dilaksanakan sesuai tahapan, dilaksanakan secara rapelan dalam sehari. Hal itu dilaksanakan untuk menyesuaikan anggaran Panwaslu yang minim itu.

"Tetapi karena anggaran kami terbatas, ya dimaksimalkan yang ada dari dana Rp 2,150 miliar di putaran pertama dan Rp 900 juta di putaran kedua. Meski dulu sebelum ada PPL dalam Pilkada 2008 Panwaslu hanya diberi anggaran Rp 900 juta tetapi harganya beda dengan kondisi sekarang ini," tandasnya.
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Heru Pramono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
438702 articles 36 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas