Dangdut Dilarang Konser, Pendukung Rhoma Irama Protes
Rabu, 16 Januari 2013 19:41 WIB
SURYA Online, SURABAYA - Soneta Fans Club Indonesia (SFCI) Jatim memprotes pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang meminta membuat aturan tak menggunakan konser dangdut dalam kampanye.
Ketua DPD SFCI Jatim, H Surya Aka Syahnagra, yang mendukung Raja Dangdut Rhoma Irama, mengaku kecewa dengan pernyataan Presiden SBY itu.
"Ini menunjukan bahwa presiden tak memiiki sensitivitas terhadap karya anak bangsa," tegasnya, Rabu (16/1/2013).
Menurutnya, presiden seharusnya paham jika dangdut adalah salah satu jenis musik paling dicintai masyarakat Indonesia. Lagipula, dangdut sebagai musik asli Indonesia sedang diproses oleh Kemendikbud untuk menjadi World Heritage ke Unesco.
"Presiden tak melarang jenis musik lain yang bukan asli Indonesia. Presiden telah bertindak diskriminatif," tegasnya.
Toh, ditandaskan Surya, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan kampanye yg lebih mendidik, hemat, dan tertib. Tapi bukan berarti presiden harus menuding dangdut sebagai pihak yang bersalah.
Dikatakan Surya, kampanye adalah wujud pesta demokrasi, agar rakyat mengerti seperti apa visi misi si calon. Tampilnya artis dan musik dangdut, berfungsi untuk menghibur yang hadir agar tak jenuh dengar orasi.
"Kenapa khawatir dengan dangdut terjadi rusuh? Kerusuhan bisa terjadi di semua jenis musik, kenapa yang dituduh dangdut? Semoga Bapak presiden SBY tak lupa, bahwa selama beliau kampanye Pilpres juga dimeriahkan hiburan dangdut," tukasnya.
Ketua DPD SFCI Jatim, H Surya Aka Syahnagra, yang mendukung Raja Dangdut Rhoma Irama, mengaku kecewa dengan pernyataan Presiden SBY itu.
"Ini menunjukan bahwa presiden tak memiiki sensitivitas terhadap karya anak bangsa," tegasnya, Rabu (16/1/2013).
Menurutnya, presiden seharusnya paham jika dangdut adalah salah satu jenis musik paling dicintai masyarakat Indonesia. Lagipula, dangdut sebagai musik asli Indonesia sedang diproses oleh Kemendikbud untuk menjadi World Heritage ke Unesco.
"Presiden tak melarang jenis musik lain yang bukan asli Indonesia. Presiden telah bertindak diskriminatif," tegasnya.
Toh, ditandaskan Surya, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan kampanye yg lebih mendidik, hemat, dan tertib. Tapi bukan berarti presiden harus menuding dangdut sebagai pihak yang bersalah.
Dikatakan Surya, kampanye adalah wujud pesta demokrasi, agar rakyat mengerti seperti apa visi misi si calon. Tampilnya artis dan musik dangdut, berfungsi untuk menghibur yang hadir agar tak jenuh dengar orasi.
"Kenapa khawatir dengan dangdut terjadi rusuh? Kerusuhan bisa terjadi di semua jenis musik, kenapa yang dituduh dangdut? Semoga Bapak presiden SBY tak lupa, bahwa selama beliau kampanye Pilpres juga dimeriahkan hiburan dangdut," tukasnya.
Penulis: Sudharma Adi
Editor: Titis Jati Permata
