Rabu, 26 November 2014
Surya

Menuntaskan Sengketa Ekonomi Syariah

Minggu, 16 Desember 2012 18:14 WIB

Menuntaskan Sengketa Ekonomi Syariah
Ni'matul Mazidah
Oleh : Ni'matul Mazidah
Mahasisa Fakultas Agama Islam, Ahlusy Syakhsiyah UM Surabaya
nikmah_mz@yahoo.co.id

 



Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama (PA) saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga PA antara lain di bidang ekonomi syariah. Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3/2006 tentang Perubahan UU Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan, PA bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sembilan perkara termasuk di dalamnya ekonomi syariah. 

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dan seminar Ekonomi Islam yang diadakan UM Surabaya program studi Ahwal al-Syakhsyiyyah Fakultas Agama Islam, Sabtu (1/12) itu menghadirkan Drs Suwarto Abbas MH sebagai pembicara yang membahas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Sebuah Kewenangan Peradilan Agama.

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga pengadilan, ada yang melalui lembaga di luar pengadilan, yaitu arbitrase. Di samping itu, dalam klausul yang dibuat para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan abila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mererka.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum acara/formil baik berupa undang-undang maupun kompilasi sebagai pegangan hakim dalam memutus perkara. Sedangkan hukum materiil tentang ekonomi syariah yang ada selama ini termuat dalam kitab-kitab fiqih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN), dan akhir-akhir ini telah dihasilkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).



Editor: Tri Hatma Ningsih
Sumber: Surya Cetak

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas