Senin, 22 Desember 2014
Surya

Hina Pengadilan, Ketua LMR-RI Dipolisikan

Rabu, 19 September 2012 22:00 WIB

SURYA Online, MALANG - Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang berencana mempolisikan Ketua Lembaga Missi Reclasssering Republik Indonesia (LMR-RI) Komisariat Kota Batu-Malang, Abubakar A Salim karena dianggap melecehkan pengadilan.

Humas PN Kota Malang, Harini SH mengatakan, penghinaan tersebut terjadi saat sidang putusan pra-peradilan yang digelar Selasa (18/9/2012), dimana waktu itu Abubakar mengeluarkan kata-kata "Di sini tidak ada keadilan karena yang diberlakukan hukum rimba".

Abubakar juga menuding hakim yang menangani perkaranya, Eko Wiyono SH sudah menerima suap. Menurut Harini, PN sudah tidak mempermasalahkan pelecehan terhadap hakim. Soal pelecehan terhadap institusi, Eko sudah melaporkan ke Ketua PN Kota Malang, Hari Widodo SH MH tadi pagi.

Setelah mendapat laporan ini, Hari berencana melaporkan ke Mahkamah Agung (MA). “Kalau diperlukan, bisa saja nanti kami juga akan melaporkan pelecehan institusi ini ke kepolisian,” tambah Harini.

Abubakar sudah tiga kali mengajukan pra-peradilan terhadap Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Kota Malang. Abubakar menuding, Kanim telah melanggar hukum karena menghapus salah satu paspornya. Tapi tiga gugatan itu dimentahkan oleh hakim dengan berbagai alasan.

Gugatan pertama nomor 01/PID.PRA/2012/PN.MLG ditolak, karena termohon dalam kasus ini penyidik Polres Malang Kota. Padahal seharusnya termohon praperadilan adalah penyidik Kanim Kelas I Kota Malang.

Setelah merevisi gugatannya, Abubakar mengajukan gugatan praperadilan nomor 02/PID.PRA/2012/PN.MLG dengan termohon penyidik Kanim. Gugatan ini juga ditolak. dengan alasan tidak ada bukti penyidik Kanim telah melakukan penyitaan dan penyidikan.

Berdasar fakta pengadilan, Kanim menghapus satu dari dua paspor milik Abubakar. Sesuai aturan, setiap warga negara hanya boleh memiliki satu paspor saja. Kanim menghapus paspor Abubakar yang sudah kadaluarsa, sedangkan paspor yang masih berlaku dikembalikan.

Tidak terima dengan keputusan ini, Abubakar mengajukan gugatan lagi dengan nomor 04/PID.PRA/2012/PN.MLG. Dalam sidang putusan Selasa kemarin, hakim pun menolak karena materi gugatan tidak berbeda dengan gugatan yang sudah diputuskan sebelumnya. “Materi, termohon, dan semuanya tidak berbeda dengan sebelumnya,” imbuhnya.

Dalam praperadilan ini, Abubakar minta PN mengeluarkan keputusan bahwa tindakan Kanim tidak sah dan melanggar hukum. Abubakar juga mengajukan tuntutan materill sebesar Rp 929 juta, nilai keuntungan sebesar Rp 529 juta, dan tuntutan immateriil sebesar Rp 80 miliar. “Dia juga mengancam akan mengajukan tuntutan lagi setelah sidang kemarin memutuskan menolak gugatannya,” terang Harini.

Dikonfirmasi terpisah, Abubakar mengaku heran dengan sikap PN yang akan melaporkannya ke polisi. Abubakar malah menuding pengadilan telah 'bermain mata' dengan oknum tertentu dalam menangani kasusnya.

Dia mengaku akan melaporkan kasus ini ke Presiden RI. “Saya minta keadilan, kok malah dilaporkan. Saya akan segera berangkat ke Jakarta, untuk bertemu Presiden,” kata Abubakar.
Penulis: Zainuddin
Editor: Adi Agus Santoso

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas