Rabu, 8 Juli 2015

Hina Pengadilan, Ketua LMR-RI Dipolisikan

Rabu, 19 September 2012 22:00

Humas PN Kota Malang, Harini SH mengatakan, penghinaan tersebut terjadi saat sidang putusan pra-peradilan yang digelar Selasa (18/9/2012), dimana waktu itu Abubakar mengeluarkan kata-kata "Di sini tidak ada keadilan karena yang diberlakukan hukum rimba".

Abubakar juga menuding hakim yang menangani perkaranya, Eko Wiyono SH sudah menerima suap. Menurut Harini, PN sudah tidak mempermasalahkan pelecehan terhadap hakim. Soal pelecehan terhadap institusi, Eko sudah melaporkan ke Ketua PN Kota Malang, Hari Widodo SH MH tadi pagi.

Setelah mendapat laporan ini, Hari berencana melaporkan ke Mahkamah Agung (MA). “Kalau diperlukan, bisa saja nanti kami juga akan melaporkan pelecehan institusi ini ke kepolisian,” tambah Harini.

Abubakar sudah tiga kali mengajukan pra-peradilan terhadap Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Kota Malang. Abubakar menuding, Kanim telah melanggar hukum karena menghapus salah satu paspornya. Tapi tiga gugatan itu dimentahkan oleh hakim dengan berbagai alasan.

Gugatan pertama nomor 01/PID.PRA/2012/PN.MLG ditolak, karena termohon dalam kasus ini penyidik Polres Malang Kota. Padahal seharusnya termohon praperadilan adalah penyidik Kanim Kelas I Kota Malang.

Setelah merevisi gugatannya, Abubakar mengajukan gugatan praperadilan nomor 02/PID.PRA/2012/PN.MLG dengan termohon penyidik Kanim. Gugatan ini juga ditolak. dengan alasan tidak ada bukti penyidik Kanim telah melakukan penyitaan dan penyidikan.

Berdasar fakta pengadilan, Kanim menghapus satu dari dua paspor milik Abubakar. Sesuai aturan, setiap warga negara hanya boleh memiliki satu paspor saja. Kanim menghapus paspor Abubakar yang sudah kadaluarsa, sedangkan paspor yang masih berlaku dikembalikan.

Halaman12
Penulis: Zainuddin
Editor: Adi Agus Santoso
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas