Kamis, 29 Januari 2015

Pelayanan SPM Dihentikan Per 1 September

Rabu, 29 Agustus 2012 19:53 WIB

Penghentian SPM itu dikuatkan dalam surat edaran (SE) gubernur. Kabupaten Malang memilih mengikuti penghentian SPM itu per 1 September.Untuk  penghentian SPM itu, pihaknya akan menyosialisasikan ke puskesmas-puskemas dan kecamatan.

“Sebab  Kabupaten Malang sudah tidak memiliki anggaran lagi. Ini saja masih bingung membayar klaim Jamkesdanya. Sehingga kami juga menyetop pelayanan SPM,” jelas Mursyidah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rabu (29/8/2012).  

Sebab klaim Jamkesda sudah mencapai Rp 15 miliar per Juni 2012 lalu. Sementara alokasi Jamkesda dari APBD Perubahan 2012 nanti, rencananya akan dipakai untuk membayar klaim jamkesda di RSUD Kanjuruhan senilai Rp 5,1 miliar.

Namun bagi pemegang kartu Jamkesda masih bisa menggunakan haknya. “Karena ini hanya berlaku untuk SPM ,” tutur Mursyidah yang ketika dihubungi lewat telepon sedang berada di Makasar.

Sementara yang datang dalam rapat di pemprov adalah salah satu stafnya, dr Arbani dan melaporkan hal itu kepadanya.  Menurut Mursyidah, pada 2013 nanti juga sudah tidak akan ada lagi SPM. Sehingga yang dicover pemerintah adalah warga yang masuk Jamkesda dan Jamkesmas.

Karena sudah tidak mungkin ada anggaran buat warga yang tidak masuk jamkesda maupun jamkesmas, ia menelurkan wacana yaitu agar desa mulai mengefektifkan iuran yang dikelola desa. Sehingga ketika ada warga yang sakit bisa mendapat pengobatan. “Tapi teknisnya, belum tahu bagaimana,” ujar wanita berjilbab ini.

Menurut data, jumlah warga yang tercover jamkesda sekitar 11.000-an. Namun kemudian membeludak mencapai 14.000-an ketika banyak warga sakit memanfaatkan SPM dengan anggaran jamkesda.

Halaman123
Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Satwika Rumeksa
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas