Senin, 30 Maret 2015

Bajuber Minta Eksekusi PDAM Surabaya Ditunda

Sabtu, 4 Agustus 2012 20:44 WIB

Alasannya, tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Pemkot Surabaya dan Ny Siti Fathiyah ini adalah tanah keluarganya dengan bukti eigendom tertanggal 10 Maret 1941.

"Selagi pemkot tidak bisa menjelaskan dan memberikan bukti-bukti kalau nenek kami telah menjual tanah itu ke orang lain, berarti tanah itu tetap milik keluarga kami,"tegasnya, Sabtu (4/8/2012).

Kepemilikan tanah oleh NV Bajuber, lanjut Abubakar, juga sudah diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Hanya saja, BPN tidak mau mengeluarkan sertifikat untuk Bajuber, malah memberikan hak pakai untuk pemkot dan Ny Siti Fathiyah.

"Kami telah melaporkan perbuatan BPN Surabaya ini ke BPN pusat, tapi sampai sekarang belum ditanggapi,"katanya.

Terpisah, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Heru Pramono mengatakan, jika ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah sementara pengadilan sudah memutuskan perkaranya, pihak tersebut bisa mengajukan perlawanan eksekusi ke PN Surabaya.

Perlawanan ini akan menjadi pertimbangan pihaknya untuk memutuskan apakah jadi mengeksekusi atau membatalkan. "Dilihat dulu bukti-bukti yang diajukan seperti apa,"katanya.

Sementara terkait kepemilikannya sendiri, karena belum dieksekusi, pihak tersebut (Bajuber) bisa mengajukan gugatan perdata ke Pemkot maupun Ny Siti Fathiyah.
Diakui Heru, kasus seperti sering sekali terjadi di PN Surabaya. "Jadi perkaranya sudah diputus. Ketika akan dieksekusi tiba-tiba ada yang mengakui. Ya akhirnya disidangkan lagi,"pungkasnya.

Halaman12
Penulis: Musahadah
Editor: Rudy Hartono
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas