Kamis, 18 Desember 2014
Surya

Rayonisasi Mandiri SMPN di Malang Kacau

Sabtu, 30 Juni 2012 22:04 WIB

SURYA Online, MALANG - Sistem Rayonisasi (pengelompokkan) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur mandiri tingkat SMP yang diterapkan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang berjalan kacau.

Wali murid meminta Dindik menghapus rayonisasi dan mengembalikan pada sistem lama, yakni mendaftar di sekolah yang dituju, seperti halnya sistem PPDB SMA.

Sistem rayonisasi ini membuat pendaftaran hanya bisa dilakukan pada masing-masing koordinator rayon, yaitu di SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 5.  Padahal, masing-masing koordinator membawahi sembilan sekolah.

Kekacauan terlihat di SMPN 3. Puluhan orangtua bersitegang dengan panitia lantaran panitia tidak membagikan nomor antrean sesuai jam datang mereka. Nomor antrean itu langsung dibagikan acak kepada orangtua secara tidak tertib.  
Sementara, pengantre saat itu diperkirakan lebih dari 1.000 orang. “Jelas kami marah sama panitia. Kami datang pagi, tetapi nomor antrian kami justru belakangan. Apalagi, hanya satu pintu yang melayani formulir itu,” jelas Irfan Ananda, warga Buring, Kedungkandang.

Sistem rayonasisasi itu menurut Irfan hanya memboroskan waktu dan tenaga. Karena setelah mendapat nomor antrean dan formulir pendaftaran, Irfan justru tidak bisa melakukan verifikasi data hari itu juga. Sebab, yang bisa melakukan verifikasi saat itu juga adalah nomor antrean di bawah 500. Sementara nomor antrean Irfan lebih dari 500. “Panitia menolak. Saya disuruh kembali Senin (2/7/2012) nanti. Padahal sudah lebih dari empat jam saya mengantre,” keluhnya.

Hal yang sama dikeluhkan puluhan wali murid, yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan formulir pendaftaran.  “Saya datang sejak pukul 08.00 WIB. Hingga pukul 12.00 WIB semuanya belum selesai. Untuk mendapat formulir pendaftaran, saya harus antre panjang,” jelas Aditya, warga Singosari.

Kekacauan PPDB jalur mandiri itu pun diakui panitia. Uci Lusiati, Ketua PPDB SMPN 3 tidak mengira bakal sekacau ini. Apalagi, jumlah panitia hanya 10 orang. “Kami juga bingung, kenapa bisa seperti ini. Lebih baik dikembalikan pada sistem lama. Tenaga kami minim, namun harus melayani seribu orang lebih,” beber Uci yang juga Wakil Kepala Sekolah SMPN 3 itu.

Sementara itu, Hadi Hariyanto, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN mengatakan, sistem rayonisasi tidak salah. Hanya, teknik pelaksanaanya yang harus dirubah. “Kalau tahun ini, tempat daftar hanya di koordinator rayon. Maka, kemungkinan tahun depan, tempat pendaftarannya akan kami tambah,” ujarnya. Karena diprediksi jumlah pendaftar minim, Tri hanya menyiapkan 800 formulir di masing-masing koordinator rayon.

Hal itu juga dikatakan Budiono, Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah Dindik. Menurutnya, antrean panjang itu karena kesalahan masyarakat sendiri. Jauh-jauh hari, ujar Budiono, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada semua sekolah, bahwa pendaftaran dilakukan dua hari. “Kenyataanya, mereka semua mendaftar di hari pertama. Ya wajar kalau ngantre panjang,” jelasnya.

Sistem rayonisasi ini, kata Budiono, adalah cara tepat untuk memeratakan pendidikan. Terlebih, program rayonisasi itu berdasarkanmasukan dari MKKS. “Kalau memang rayonisasi ini dinilai ribet, silahkan dihapus lagi. Toh itu juga ide MKKS. Cuman untuk keseluruhanya, akan kami evaluasi lagi,” pungkas Budiono. (siti yuliana)

 

 

Pembagian Rayon SMPN

Rayon 1 (SMPN1, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 9, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 15, SMPN 17, dan SMPN 25)

Rayon 2 (SMPN 2, SMPN 3, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 10, SMPN 19, SMPN 16, SMPN 23, dan SMPN 26).

Rayon 3 (SMPN 5, SMPN 11, SMPN 14, SMPN 18, SMPN 20, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 24, dan SMP Satu Atap Lesanpuro).
Penulis: Siti Yuliana
Editor: Suyanto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas