• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Surya

AMMM: SD SSN Tak Berhak Pungut Duit

Jumat, 20 Agustus 2010 09:27 WIB
Klojen - Surya- Rencana Dinas Pendidikan Kota Malang membolehkan 19 SD yang baru saja naik status SSN (sekolah standar nasional) untuk memungut biaya pendaftaran, memantik reaksi keras dari sejumlah LSM. Salah satu suara yang paling keras datang dari Aliansi Masyarakat Miskin Malang (AMMM). Ketua AMMM, Amrullah, mengaku tak habis pikir dengan wacana ini. “Dinas Pendidikan melakukan kesalahan besar bila benar membolehkan sekolah-sekolah tersebut memungut biaya pendaftaran,” ucap Amrullah dengan nada kesal, Kamis (19/8). Menurut dia, pedoman soal boleh tidaknya pungutan biaya pendaftaran itu sudah jelas diatur dalam Perda Kota Malang 3/2009. Di situ disebutkan, hanya sekolah berstatus SBI atau RSBI yang boleh mengadakan pungutan. Artinya, 19 sekolah yang baru naik status menjadi SSN (masih setingkat di bawah RSBI), tetap tidak berhak memungut biaya apapun. “Saya tidak tahu, apa pejabat Dinas Pendidikan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Jangan-jangan, perubahan status sekolah ini hanya untuk ngakali agar sekolah bisa memungut duit dari siswa,” sindir Amrullah. Amrullah mengatakan, pihaknya menyikapi hal ini dengan serius. Bila pada masa penerimaan siswa tahun depan benar-benar ada pungutan dari 19 SD SSN ini, ia mengaku tak ragu melapor ke kejaksaan. “Ini sudah perbuatan melawan hukum,” ucapnya. Terpisah, Kepala SDN Purwantoro I, Budi Santoso, yang sekolahnya juga naik status menjadi SSN, mengaku belum menerima kebijakan resmi dari Dinas Pendidikan terkait kabar itu. “Untuk sementara, kami belum bisa memastikan, apakah ada pungutan biaya pendaftaran kelak. Tapi, sampai kini, perubahan status ini belum mengubah kebijakan sekolah sama sekali terkait biaya pendidikan,” kata Budi. Hanya saja, ia mengakui, sekolah berstatus SSN mestinya punya dana lebih karena dituntut sejumlah standar mutu. Baik itu pembangunan fisik, maupun kualitas SDM tenaga pendidik. Untuk itu, Budi mengaku akan bersikap menurut saja. “Kalau akhirnya Dinas membolehkan sekolah berstatus SSN memungut biaya untuk kebutuhan sekolah, kami harusnya melakukan kebijakan tersebut,” ujar Budi.n ab
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
104139 articles 36 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas