• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Surya

18 Pilkada Terancam Tanpa Panwas

Jumat, 20 November 2009 08:56 WIB
SURABAYA - SURYA- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar di delapan belas kota/kabupaten di Jatim pada 2010, terancam tanpa panitia pengawas (Panwas). Hal itu imbas dari perseteruan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal perekrutan anggota Panwas baru. Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu ini saling ngotot dan bersikap teguh pada pendirianya. KPU nekat menggelar perekrutan calon anggota Panwas Pilkada dengan dalih mengacu UU 22/2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, sementara Bawaslu bersikap teguh untuk tetap mengajukan nama anggota Panwas Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan presiden (Pilpres) yang secara otomatis menjadi panwas pilkada. Hal itu dituangkan dalam surat edaran nomor 717/Bawaslu/XI/2009 tentang peraturan Bawaslu 15/2009 yang menyatakan, anggota Panwas Pileg dan Pilpres otomatis menjadi Panwas Pilkada. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wirdianingsih mengancam tidak akan memproses calon anggota Panwas yang direkrut oleh KPU. Menurutnya, dalam peraturannya, Bawaslu telah menetapkan, akan memproses calon anggota Panwas jika tidak melebihi tanggal 30 Oktober 2009. “Setelah itu, kami tidak bisa. Karena pemberian batas waktu itu telah kami buat jauh hari,” papar Wirdianingsih di Jakarta, Kamis (19/11). Ia menambahkan, Bawaslu sudah menetapkan anggota Panwas Pileg dan Pilpres sebagai Panwas Pilkada. “Kami sudah memegang nama-nama mereka (Panwas Pileg dan Pilpres). Dan itu yang akan dilantik,” tegasnya. Terpisah, anggota KPU Jatim, Arief Budiman mengungkapkan, setelah rapat dengan KPU kabupaten/kota pada hari Rabu (18/11) di Kediri, KPU kabupaten/kota siap mengambil risiko atas perbedaan sikap dua penyelenggara pemilu itu. Kemungkinan, risiko yang akan terjadi yakni, menjalankan pilkada tanpa panwas. “Kalau itu terjadi, orang akan mempertanyakan hasil pilkada karena penyelenggaraan Pilkada tanpa pengawasan,” katanya. Namun, jika KPU mengikuti langkah Bawaslu, maka, risikonya jauh lebih besar. Karena itu, KPU tidak mungkin mengikuti langkah Bawaslu yang merekrut anggota Panwas lama. Sebab, langkah itu menyalahi UU. “Kami khawatir, kalau itu (mengikuti Bawaslu, Red) kami lakukan, nanti menjadi celah bagi calon yang kalah melakukan gugatan,” khawatirnya. Menurut Arief, sepanjang tidak ada ketentuan baru dari KPU Pusat, pihaknya tetap memerintahkan kepada KPU kabupaten/kota supaya melaksanakan UU. Namun, ia berharap ada titik temu antara KPU dan Bawaslu dalam menyelesaikan persoalan itu. “Hari ini (kemarin), KPU dan Bawaslu membahas itu,” ungkapnya. iks
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
53257 articles 36 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas