• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Surya

JK Umumkan Cawapres 3 Mei, Bantah Ada Perpecahan

Rabu, 29 April 2009 08:51 WIB
JAKARTA - SURYA-Di tengah pro-kontra intern Golkar mengenai pencapresan Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP Golkar itu justru memastikan akan tetap maju sebagai calon presiden (capres). Bahkan ia yakin koalisi yang dimotori Golkar akan segera diumumkan. "Jadwalnya (koalisi) paling lambat 3 Mei diumumkan," kata Jusuf Kalla dalam jumpa pers di kediamannya Jalan Mangun Sarkoro, Jakarta Pusat, Selasa (28/4). Kalla mengatakan, saat ini partainya sedang dalam proses menuju kearah koalisi dengan parpol lain. Menurut dia, tim enam Partai Golkar sedang melakukan pertemuan intensif dengan PDIP. Ketika ditanyakan apakah Partai Golkar tetap bersikukuh mengajukan calon presiden, sama dengan yang dilakukan PDIP, Kalla mengatakan, dalam negosiasi selalu ada saling tawar-menawar. "Amanah rapimnassus kepada saya seperti itu, saya diposisikan sebagai capres," tegasnya. Ditanya lagi apakah penunjukkan sebagai capres itu sebagai harga mati, JK malah berkelakar. "Saya tidak mau membuat harga (JK kemudian tertawa). Tapi begitulah adanya," jelas dia. Saat ditanya apakah dirinya yakin DPD-DPD I Golkar akan mendukung dirinya sepenuhnya, JK mengaku sangat yakin. "Saya diberikan pada Rapimnassus itu mandat penuh. Dilaksanakan komunikasi politik, kemudian dilaporkan setelah pertemuan sampai batas waktu yang ditentukan," ujarnya. Ia juga membantah sinyalemen bahwa elit Golkar kini pecah menyikapi pencalonannya. Ia menegaskan tidak ada perpecahan di tubuh Golkar. "Dipersepsikan Golkar pecah, padahal tidak ada yang pecah," tandasnya. JK menampik kesan seakan-akan ada sesuatu yang berbeda dengan kebijakan di rapimnassus yang mencapreskan dirinya dan mengamanatkan dirinya menjajaki komunikasi politik dengan parpol-parpol. Sehari sebelumnya, 25 Ketua DPD I Golkar se Indonesia memang menyampaikan surat yang isinya menuntut Golkar kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) dan mengusulkan enam cawapres alternatif. Ratusan DPD II juga mendesak agar Rapimnassus Golkar yang mencapreskan JK diulang dan diganti dengan penetapan cawapres, bukan capres. "Kemarin surat itu dianggap menghebohkan, seolah-olah ada kebijakan yang berbeda dari Rapimnas. Itu sebabnya saya bersama DPD I mengklarifikasi soal surat yang menghebohkan itu," ujar JK yang didampingi Ketua DPD I Golkar Sulbar Anwar Adnan Saleh, Ketua DPD I Sultra Ridwan Bae, dan Ketua DPD I Kaltim Mahyuddin. Harus Buktikan Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Muladi mengaku tidak tahu menahu adanya gerakan memecah belah internal Golkar yang dilontarkan Jusuf Kalla. Muladi meminta isu itu harus dibuktikan. "Itu mungkin persepsi dari beberapa orang saja, tapi kan sesuatu itu harus dibuktikan. Saya sendiri tidak tahu isu itu dari mana. Saya tidak tahu itu," kata Muladi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4). Muladi menilai, mungkin saja yang diucapkan JK tersebut adalah pendapat subyektif atas kondisi partai-partai politik yang sedang mengalami dinamika internal. "Ya mungkin begitu, tapi menuduh orang itu tidak mudah. Itu pendapat pribadi beliau, itu urusan beliau. Kalau diputuskan dalam internal partai, baru itu kepentingan partai," cetusnya. Muladi menolak jika saat ini Golkar dikatakan pecah terkait pencapresan JK yang diputuskan dalam rapimnassus lalu. Menurutnya, yang terjadi saat ini hanyalah perbedaan aspirasi di tubuh Golkar. "Tidak ada perpecahan, Golkar tetap solid, tetapi dalam demokrasi perbedaan aspirasi kan boleh saja. Ada yang mendukung koalisi, ada yang tidak, ada yang menghendaki SBY, ada yang meminta sebagai oposisi, tapi itu nanti akan diputuskan dalam mekanisme partai. Ya pleno nanti yang kemudidian dibawa ke rapimnassus lagi jadi memutuskan koalisi, memuruskan kebijakan, kebijakan pencalonan presiden," papar Muladi. Soal koalisi, Muladi memperkirakan, dalam waktu dekat yang paling mungkin digandeng Golkar adalah Partai Hanura. "Tapi itu harus diputuskan oleh kebulatan juga, jangan diputuskan sendiri oleh JK," imbuhnya. Juru Bicara Kepresidenan sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Andi Mallarangeng meminta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tidak menuding partai lain soal terpecahnya kubu Partai Golkar. "Jangan kalau ada persoalan di dalam partai masing-masing kemudian disalahkan partai orang lain. Jangan begitu dong. Kalau ada persoalan di masing-masing partai jangan campur-campur," kata Andi saat dihubungi, Selasa petang. Andi menegaskan PD tidak ada hubungannya dengan terpecahnya tiga partai. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar, PPP dan PAN dinilainya karena masalah dalam tubuh partai masing-masing. "Kami tidak mencampuri partai lain, termasuk Partai Golkar," katanya. Perpecahan itu juga tidak berkaitan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai incumbent. Andi menolak mengomentari tudingan Kalla itu yang seolah-olah mengarahkan kepada SBY sebagai penyebab perpecahan. "Kami tidak punya tanggapan karena kami tidak ikut campur. Kami tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri partai lain. Kami menghormati semua keputusan Golkar," kata Andi. Sementara itu, pertemuan antara Tim 6 Partai Golkar dan Tim 6 PDIP kemarin menghasilkan kesepakatan koalisi besar antara PDIP dan Golkar. Namun kesepakatan belum mencapai titik temu siapa yang akan menjadi capres dan cawapres. Baik Golkar maupun PDIP tetap ngotot untuk mencalonkan ketua umumnya sebagai calon presiden. ade/yat/ant/oz
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas